Peserta FGD juga menyampaikan bahwa Implementasi Dana Otsus juga dirasakan masyarakat Papua seperti program 1000 Bintara Otsus yg dibuat Kodam XVIII/Ksr khusus orang asli Papua sehingga kuota untuk menjadi TNI semakin banyak karena selama ini mereka masih kalah bersaing.
Terkait permasalahan mengatasi KKB tanpa menimbulkan pelanggaran HAM, Pangdam menjelaskan terdapat tiga pola operasi TNI di wilayah Papua Barat yakni melalui operasi teritorial, operasi intelijen dan juga operasi tempur yang dilaksanakan secara prosperity approach dan security approach.
“TNI sejak Reformasi sudah membekali para prajuritnya dengan materi pelajaran Hukum HAM dan Humaniter dari mulai awal di Lembaga pendidikan kurikulum tentang pelajaran HAM dan Humaniter dimasukkan dan juga dalam melaksanakan Tugas Operasi, jadi salah klu ada yg masih meragukan tentang pelaksanaan Tugas TNI”tegasnya.
Sehubungan dengan adanya pelabelan KKB menjadi teroris oleh Menko polhukam maka TNI melakukan perbantuan kepada Polri dalam mengatasi KKB ia menjelaskan aturan-aturan yang terkait. Pertama dijelaskan dalam pasal 7 point b UU RI no 34 tentang TNI yaitu melaksanakan tugas-tugas mengatasi aksi-aksi terorisme yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.
