banner bpkd 2024-rejangnews
Bahas APBD 2024, Komisi III DPRD Lebong Rapat Bersama Distankan

Bahas APBD 2024, Komisi III DPRD Lebong Rapat Bersama Distankan

Rejangnews.com || Rejang Lebong – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong, baru-baru ini mengadakan pertemuan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024

Teranyar, pertemuan ini berlangsung di ruang rapat Komisi III DPRD Lebong
dengan pihak Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) kabupaten Lebong.

Rapat pembahasan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Lebong, Rama Chandra, didampingi oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Lebong, Pip Haryono, serta anggota lainnya seperti Royana, Azwar, dan Desi Fitriawanti.

Tentunya, hadir pula Kadis Pertanian dan Perikanan (Distankan) Lebong, Hedi Parindo, bersama dengan stafnya.

Pip Haryono, menyampaikan bahwa pertemuan bersama Distankan sebagai mitra kerja berjalan sesuai dengan rencana Raperda APBD Lebong TA 2024, khususnya terkait program Musim Tanam Kedua (MT-II).

Adapun persoalan yang dibahas, tidak hanya berkaitan dengan tanaman MTII, tetapi juga mencakup aspek kepercayaan dan tradisi yang telah menjadi bagian penting dalam masyarakat.

Menurutnya, program unggulan Pemkab Lebong terkait MT-II mendapatkan apresiasi dari DPRD Lebong. Lebih penting lagi, minat masyarakat untuk mengikuti MT-II sudah mulai berkembang dengan baik.

Selama ini, pandangan umum di kalangan masyarakat adalah bahwa Lebong tidak mampu untuk panen dua kali dalam setahun.

Namun, berkat kerja keras dari berbagai pihak, termasuk pak bupati, wakil bupati, Dinas Pertanian, dan berbagai lapisan masyarakat, mitos ini berhasil dibantah, dan sekarang kita dapat mencapai hasil panen dua kali dalam satu tahun,” ujarnya.

Namun demikian, dia mengaku bahwa masih ada beberapa elemen masyarakat yang menentang program tersebut, terutama dalam hal penggunaan anggaran. Oleh karena itu, ia berharap Dinas Pertanian setempat dapat mengantisipasi polemik tersebut.

“Masyarakat telah memberikan kritik karena mereka merasa bahwa dana yang digunakan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh,” pungkas Pip Haryono. (snd)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top