Rejangnews.com || Rejang Lebong – Rencana pemerintah menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar dapat dipahami latar belakangnya oleh masyarakat.
Seperti yang diungkapkan oleh anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Putra Mas Wigoro (PMW), bahwa latar belakang dan alasan pemerintah berencana menyesuaikan harga BBM perlu diketahui masyarakat agar bisa dipahami akhirnya meyakini bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi bukan semata urusan fiskal APBN.
“Tetapi adanya pengalihan anggaran agar lebih tepat sasaran dan masyarakat kalangan bawah lebih berdaya secara ekonomi,” ujar Putra Mas Wigoro, SE, SH, MH, Sabtu (27/08/22).
Dijelaskanya lagi bahwa soal konversi kebijakan energi untuk mengarah kemandirian energi harus menjadi prioritas agar kejadian bengkaknya anggaran subsidi dan kompensasi BBM tidak terus terulang di masa mendatang.
“Jangan sampai kita jatuh terus pada lubang yang sama. Sekarang saatnya kita tidak lagi membakar uang di jalan,” tegasnya.
Selain itu menurutnya, bahwa lebih dari 50 persen pasokan minyak dunia di Timur Tengah dan cenderung memiliki tensi geopolitik yang tinggi, yang menyebabkan harga minyak secara global meningkat.
Saat ini harga minyak mentah Indonesia masih tinggi, per Juli 2022 berada dikisaran 106,7 dolar Amerika perbarel atau lebih tinggi 24 persen daripada Januari 2022.
Lanjutnya, mahalnya harga minyak mentah tersebut membuat negara harus mengeluarkan subsidi BBM dan kompensasi energi yang membengkak hingga Rp. 506 triliun. Padahal, jumlah anggaran tersebut dapat diminimalisasi dan dioptimalkan untuk pembangunan.
“Oleh karena itu, kita harus mendukung rencana pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM, sehingga subsidi dapat dialihkan berbagai sektor yang dibutuhkan masyarakat kelas bawah dan kegiatan produktif misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur energi dan lain-lain,” pungkasnya.(RNO)
