“Sehingga memiliki pemahaman yang sama dalam hal implementasi SAKIP Perangkat Daerah, terkait penyiapan dokumen perencanaan hingga pelaporan secara komprehensif dan berkualitas,” tuturnya.
Sementara itu, Kabag Ortala Setda Lebong, Hery Setiawan menambahkan, sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah selama ini hanya memfokuskan pada terlaksananya suatu program atau kegiatan, sementara belum sepenuhnya memperhatikan hasil yang ingin dicapai.
Begitupun dengan sistem pengukuran kinerja yang terlalu fokus pada realisasi keuangan, karena berhasil atau tidaknya suatu unit instansi pemerintah dinilai dari besarnya anggaran yang dapat diserap tanpa mengukur, apakah anggaran yang digunakan bermanfaat atau tidak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Instansi pemerintah dapat memfokuskan pada hasil yang dirasakan masyarakat, efektif dan efisien dalam penggunaaan anggaran serta mencegah pemborosan dan penyimpangan anggaran.
“Jadi, dalam rangka meningkatkan SAKIP di Lebong. Ada dua narasumber kita hadirkan, yaitu dari Kementerian PAN RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN),” tutup Hery. (snd)
