Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Rejang Lebong, Hironimus Tafonao, AR berperan sebagai pengguna anggaran sekaligus pejabat yang menandatangani surat keputusan (SK) pengangkatan tenaga kerja sukarela (TKS) yang diduga fiktif.
“Dia yang menerbitkan SK dan bertanggung jawab atas pencairan honor TKS,” kata Hironimus.
Kasus ini sebelumnya menyeret mantan bendahara Satpol PP berinisial JM, yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik membuka kemungkinan adanya tersangka tambahan, seiring dengan perkembangan pemeriksaan yang terus berjalan.
Kejaksaan memperkirakan kerugian negara dalam kasus ini mencapai sekitar Rp500 juta lebih, dan nominal tersebut disebut masih bisa bertambah seiring pendalaman data. (Ade)
