Wakil Bupati Hendri Praja menambahkan, perbaikan tata kelola pemerintahan mendorong Rejang Lebong keluar dari zona merah penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi dan mencapai zona hijau pada akhir 2025. “Selain itu, pemerintah daerah membuka kembali 69 status aparatur sipil negara yang sebelumnya terblokir,” tambah Wabup.
Pada akhir kegiatan, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menerima sejumlah penghargaan tingkat nasional dan provinsi, termasuk di bidang kesehatan dan keterbukaan informasi publik. Sarasehan tersebut juga diisi dialog interaktif yang disiarkan secara daring sebagai bagian dari upaya transparansi capaian pemerintahan. (Rnm)
