“Drainase tak sanggup menampung air. Kami butuh solusi permanen, bukan tambal sulam,” tambah warga lainnya.
Masalah akses listrik pun mencuat. Di beberapa sudut kelurahan, warga masih hidup dalam keterbatasan penerangan. Tiang listrik PLN belum menjangkau wilayah tersebut, memaksa warga patungan membeli kabel dan menyambung aliran dari rumah ke rumah.
Menanggapi itu, Arpantoni berjanji membawa persoalan tersebut ke ranah kebijakan. “Kami akan mendorong pembahasan bersama instansi teknis di provinsi. Pajak, infrastruktur, dan listrik adalah hak dasar warga yang harus dijamin negara,” katanya.
Ia juga mengusulkan pembentukan forum dialog bersama tokoh pemuda, mahasiswa, dan masyarakat sipil untuk mengurai dampak kebijakan fiskal daerah yang dirasa memberatkan warga.
Reses yang dihadiri puluhan warga dari berbagai latar belakang ini berlangsung dalam suasana terbuka dan interaktif. Hampir semua peserta menyampaikan pendapat, berharap suara mereka tak sekadar didengar, tapi juga diperjuangkan.(rnm)
