Sementara untuk pendampingan program strategis daerah, Kopli mewajibkan lima program untuk didampingi hal ini sebagai pencegahan, sekaligus untuk efisiensi. “Dengan pendampingan ini kita harapkan pelaksanaan kegiatan tidak keluar dari jalur hukum,” harapnya.
Sementara itu kepada Wartawan Kajari Lebong Arief Indra Kusuma Adhi, SH., M.Hu., mengatakan bahwa pihaknya di Tahun 2023 ini diminta oleh Pemkab Lebong untuk mendampingi sejumlah kegiatan yang bersumber dari APBD kabupaten Lebong. “Yang jelas ini awalnya dari permohonan baik itu dari Bupati, Kepala OPD itu semua berdasarkan permohonan,” ungkap Kajari.
Kajari Lebong juga mengungkapkan bahwa tidak seluruh kegiatan di OPD bisa didampingi karena adanya keterbatasan personil di Kejari Lebong, kegiatan yang didampingi pun itu sudah berdasarkan analisa terlebih dahulu dan dilakuan Ekspos oleh OPD terkait.
Adapun kegiatan yang masuk dalam skala prioritas pendampingan oleh Kejari Lebong adalah kegiatan yang di SK-kan sebagai proyek strategis daerah. Seperti proyek infrastruktur, kesehatan, pendidikan. “Yang pasti proyek yang sudah ditetapkan sebagai proyek strategis daerah itu yang menjadi prioritas kami untuk didampingi,” pungkasnya. (snd)
