“Saya meyakini percepatan pembangunan Papua akan semakin terlihat dengan hadirnya Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau sering disebut dengan Badan Pengarah Papua (BPP),” tuturnya.
Keberadaan BPP menjadi berbeda dengan badan khusus Papua pada era sebelumnya karena melibatkan secara langsung perwakilan OAP dari setiap provinsi di wilayah Papua.
Hal ini penting untuk memastikan agar OAP dapat terlibat dan berpartisipasi langsung dalam berbagai kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua.
BPP telah berkomitmen untuk bersungguh-sungguh mengawal percepatan pembangunan kesejahteraan OAP, termasuk berperan memecahkan berbagai permasalahan Papua sesuai dengan instrumen yang telah dirancang dalam RIPPP dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua, agar seluruh kebijakan lebih terintegrasi dan terukur.
Dalam kesempatan acara peluncuran RIPPP dan SIPPP ini, Wapres RI berharap SIPPP dapat berperan penting dalam perencanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelarasan perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah, serta pemantauan, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
