Menurut Anton, rekomendasi yang diberikan DPRD bertujuan memperkuat evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sekaligus meningkatkan sinergi antara legislatif dan eksekutif.
DPRD juga memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong agar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana prestasi yang telah beberapa kali diraih sebelumnya.
Pada sektor kesehatan, DPRD menyoroti belum rampungnya Peraturan Bupati terkait penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di sejumlah puskesmas. DPRD meminta persoalan tersebut segera diselesaikan demi mendukung optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat.
Selain itu, DPRD juga meminta Dinas Kesehatan segera menetapkan kepala puskesmas definitif karena masih terdapat beberapa puskesmas yang dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt).
Terkait penanganan stunting, DPRD Rejang Lebong mendorong pemerintah daerah menyusun program yang lebih matang, terukur, dan berkelanjutan agar angka stunting terus mengalami penurunan.
