5. Data anak yang terpilah berdasarkan usia dan jenis kelamin
6. Lembaga pelayanan anak berbasis masyarakat
7. Keterlibatan sektor swasta
“Kita memiliki forum anak yang aktif dan berbagai program pelibatan anak dalam perencanaan pembangunan, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Ini menjadi kekuatan kita,” tutur Sutan.
Tri Diani Fajar, S.KM dari DP3APPKB Provinsi Bengkulu, menambahkan bahwa tahap verifikasi hybrid akan sangat menentukan. Jika hasil verifikasi ini memadai, verifikasi lapangan bisa saja ditiadakan.
“Jadi, momen ini sangat penting. Kita harus memaksimalkan penilaian hybrid agar tidak perlu diverifikasi lagi secara langsung oleh pusat,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh pimpinan OPD dan instansi vertikal terkait, seperti Kadis Perhubungan, Kadis PUPR, Kadis Pariwisata, Kadis Dikbud, Kadis Kesehatan, Kepala Bappeda, Kepala DP3APPKB, Ketua Pengadilan Agama, Kakan Kemenag, serta perwakilan forum anak.
Menutup rapat, Bupati Fikri mengajak seluruh pihak untuk mengambil peran aktif.
