Lebih lanjut dikatakan, penerapan penganggaran berbasis kinerja pada dasarnya adalah dalam rangka efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas, serta memberikan arah yang jelas tentang penggunaan dana yang tersedia, mulai dari masukan/input pelaksanaan hingga hasil/output. Sehubungan dengan itu, perencanaan program dan anggaran harus disusun berdasarkan keadaan nyata atau _Base on Data_ (realistis).
Rapat Evaluasi Tata Laksana Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Kodam XVIII/Kasuari TA 2021, menurutnya harus menjadi perhatian bagi semua pihak untuk meningkatkan nilai PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi).
Program Tata Laksana Dalam Rangka Reformasi Birokrasi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi menjadi lebih baik sehingga meningkatkan kesejahteraan prajurit, yang berdasarkan penilaian indeks Reformasi Birokrasi.
“Adapun PMPRB ini berfungsi sebagai indikator dan tolak ukur pencapaian keberhasilan penyelenggaraan kegiatan Reformasi Birokrasi, sehingga diharapkan Satker-satker yang ada di Kodam XVIII/Kasuari mendapatkan Predikat Zona Integritas dari pemerintah yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan _wilayah bebas korupsi_ dan _wilayah birokrasi bersih dan melayani_,” kata Asops.
