– Kedelapan, permintaan agar adanya penambahan tiang listrik di beberapa wilayah.
– Terakhir atau catatan kesembilan, terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) guna anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan jumlah Rp. 26 Miliar untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Rp 10 Milyar untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Kami DPRD Rejang Lebong sangat menyayangkan anggaran sebanyak itu, kok tidak menggunakan BPD Bank Bengkulu sebagai alokasi dana pencairannya, padahal masih ada bunganya, jika bukan kita yang mensuport perbankan milik daerah siapa lagi,” tegas Asli Matap.
Adapun ke 7 fraksi tersebut adalah, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat, Fraksi Perindo, Fraksi Nasdem, Fraksi Gerakan Sejahtera dan Fraksi Kebangkitan Nurani.
Kemudian agenda dilanjutkan dengan penandatangan pengesahan Perda APBD 2024. Perda itu diteken Ketua DPRD, Mahdi Husen, Waka I dan II, Surya ST dan Edy Irawan serta dibubuhi tanda tangan bupati.
Sementara Bupati Rejang Lebong, Drs Syamsul Effendi MM menerangkan dalam sambutannya, terkait struktur dan komposisi APBD 2024, yakni Total pendapatan daerah sebesar Rp.1.078. 512.497.631.
– PAD Rp.72.011.820.913.
– Dana transfer Rp.992.651.229.860.
– Pendapatan lain-lain Rp.13.449.447.632.
– Belanja daerah sebesar Rp.1.125.974.230.674
– Pembiayaan Rp.49.961.739,43.
– Dan pengeluaran pembiayaan Rp 2.5 Milyar.
“Maka setelah dikurangi pembiayaan daerah dari Silpa sebelumnya, maka defisit anggaran menjadi Rp 0,’’ pungkas Bupati. (Ade)
