Rejangnews.com || Rejang Lebong — Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Curup, M. Dio Putra, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu atas respons cepat terhadap berbagai aspirasi masyarakat, khususnya terkait perbaikan jalan rusak di Kabupaten Rejang Lebong.
Dalam wawancara eksklusif, Dio menegaskan bahwa isu jalan rusak di wilayah tersebut telah lama menjadi perhatian HMI. Pada tahun 2024, HMI Cabang Curup secara aktif menyuarakan kerusakan infrastruktur jalan provinsi di Rejang Lebong.
“Ini adalah aspirasi yang sudah lama kami perjuangkan. Syukur, tahun ini sudah mulai direspons serius. Progres pembangunan sudah masuk anggaran dan mulai dikerjakan. Bahkan, Gubernur Bengkulu turun langsung meninjau lokasi bersama kami pada Maret lalu. Ini bukti bahwa pemerintah tidak menutup telinga terhadap suara rakyat dan mahasiswa,” ujar Dio.
Ia juga menekankan bahwa HMI bukanlah organisasi yang sekadar bereaksi secara emosional—baik dalam bentuk pujian maupun kritik. Sebaliknya, mereka memilih pendekatan objektif yang menilai kinerja pemerintah berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat.
“Kami tidak ingin menjadi organisasi yang hanya tahu mengkritik. Ketika ada kebijakan yang merugikan rakyat, tentu akan kami kritisi. Tapi ketika pemerintah menunjukkan kerja nyata, sudah selayaknya diberikan apresiasi. Objektivitas adalah prinsip dasar perjuangan kami sebagai mitra kritis dan strategis pemerintah,” tegasnya.
Terkait “Gubernur TikTok”
Menanggapi label “Gubernur TikTok” atau “Gubernur Tergimik” yang disematkan kepada Gubernur Bengkulu Helmi Hasan karena gaya komunikasinya di media sosial, Dio justru melihat pendekatan itu sebagai bentuk inovasi dalam komunikasi publik.
Di era digital, menurutnya, pemanfaatan media sosial adalah langkah cerdas. Justru lewat platform seperti TikTok dan Instagram, masyarakat bisa langsung melihat kinerja pemerintah tanpa harus menunggu laporan formal. Ini efisien dan menyentuh semua lapisan, termasuk masyarakat pelosok.
Menurut Dio, penggunaan media sosial bukan sekadar soal gaya, tetapi strategi keterbukaan informasi yang efektif.
“Dulu, banyak masyarakat tak tahu apa saja capaian pemerintah. Sekarang, semua bisa mengakses lewat ponsel mereka. Ini wujud transparansi yang patut diapresiasi,” tambahnya.
Soal Pencitraan? Semua Kembali ke Perspektif
Terkait tudingan pencitraan terhadap gaya komunikasi Gubernur, Dio mengatakan bahwa setiap orang berhak menilai dari sudut pandangnya masing-masing. Namun bagi HMI, penilaian bukan pada gaya, melainkan pada hasil.
“Pencitraan atau bukan, itu tergantung perspektif. Bagi kami, selama pendekatan itu mampu menyampaikan hasil kerja dengan efektif dan tanpa membebani anggaran besar, maka itu layak diapresiasi. Kita harus bisa beradaptasi dengan gaya kepemimpinan yang berbeda,” ujarnya.
Mahasiswa Bukan Lawan, Tapi Mitra Kritis
Sebagai penutup, Dio menegaskan bahwa HMI tetap akan menjalankan fungsi kontrol sosial, namun juga siap menjadi mitra konstruktif pemerintah dalam membangun daerah.
“Mahasiswa bukan musuh pemerintah. Kami mitra kritis yang akan terus mengawal, memberi masukan, dan apresiasi jika memang ada capaian yang layak dihargai. Ini bukan soal oposisi, tapi komitmen bersama untuk kemajuan daerah,” tutupnya. (rns)
