“Kami tidak ingin menjadi organisasi yang hanya tahu mengkritik. Ketika ada kebijakan yang merugikan rakyat, tentu akan kami kritisi. Tapi ketika pemerintah menunjukkan kerja nyata, sudah selayaknya diberikan apresiasi. Objektivitas adalah prinsip dasar perjuangan kami sebagai mitra kritis dan strategis pemerintah,” tegasnya.
Terkait “Gubernur TikTok”
Menanggapi label “Gubernur TikTok” atau “Gubernur Tergimik” yang disematkan kepada Gubernur Bengkulu Helmi Hasan karena gaya komunikasinya di media sosial, Dio justru melihat pendekatan itu sebagai bentuk inovasi dalam komunikasi publik.
Di era digital, menurutnya, pemanfaatan media sosial adalah langkah cerdas. Justru lewat platform seperti TikTok dan Instagram, masyarakat bisa langsung melihat kinerja pemerintah tanpa harus menunggu laporan formal. Ini efisien dan menyentuh semua lapisan, termasuk masyarakat pelosok.
Menurut Dio, penggunaan media sosial bukan sekadar soal gaya, tetapi strategi keterbukaan informasi yang efektif.
“Dulu, banyak masyarakat tak tahu apa saja capaian pemerintah. Sekarang, semua bisa mengakses lewat ponsel mereka. Ini wujud transparansi yang patut diapresiasi,” tambahnya.
