Kemudian Pola interaksi antara pemerintah, kehumasan dan masyarakat di negara Pancasila harus proposional, dan berlandaskan pada ideologi Pancasila, konstitusi dan kebijakan pembangunan yang mengarah pada tujuan nasional.
“Peranan kehumasan dalam pembangunan pada akhirnya akan ditentukan kesanggupan nya untuk membentuk opini, menumbuhkan simpati dan menggerakkan masyarakat,” pungkas Agung.(Rls)
