Rejangnews.com || Rejang Lebong — Sejumlah persoalan infrastruktur hingga penonaktifan kartu BPJS Kesehatan menjadi aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses anggota DPRD Rejang Lebong daerah pemilihan (Dapil) IV yang digelar di Kantor Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur, Minggu (25/01/2026) siang.
Reses masa sidang I tahun 2026 ini menjadi ruang warga menyampaikan keluhan sekaligus usulan pembangunan di wilayahnya.
Wakil Ketua I DPRD Rejang Lebong, Pera Hariyani, mengatakan reses merupakan kewajiban konstitusional anggota dewan untuk menjaring aspirasi masyarakat. Aspirasi tersebut, kata dia, akan menjadi bahan sinkronisasi dengan visi dan misi kepala daerah serta arah pembangunan kabupaten.
“Fungsi DPRD salah satunya adalah pengawasan. Kami berhak memastikan kinerja organisasi perangkat daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Pera.
Camat Curup Timur, Helvin Elkarido, dalam forum tersebut mengusulkan rehabilitasi Kantor Kecamatan Curup yang dinilai sudah rusak. Ia juga mengajukan pembangunan fasilitas mini soccer di lingkungan kantor kecamatan yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) baru.
Selain itu, Helvin menyoroti perlunya penanganan lanjutan terhadap banjir dan longsor di sejumlah titik rawan, seperti ruas jalan penghubung Air Meles Bawah–Kesambe Baru, Kesambe Lama, Dulu Ulu, serta beberapa lokasi lainnya. “Penanggulangan bencana perlu menjadi perhatian serius,” kata dia.
Keluhan warga turut disampaikan Lensi Kartika, warga Desa Air Meles Bawah, yang mengusulkan pembangunan drainase di Dusun II, tepatnya di belakang masjid, serta pemasangan lampu penerangan jalan desa.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi III DPRD Rejang Lebong, Rizal Tahsin, meminta Dinas PUPR-PKP segera menindaklanjuti usulan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan infrastruktur dasar.
“Drainase di Dusun II diupayakan bisa dibangun pada 2026, sementara penerangan jalan desa akan diakomodasi sesuai prioritas,” ujarnya.
Isu lain yang disampaikan adalah penonaktifan kartu BPJS Kesehatan milik warga tidak mampu. Salah seorang warga mengaku kartu BPJS miliknya dinonaktifkan tanpa kejelasan meski telah berulang kali berkoordinasi dengan BPJS dan Dinas Sosial.
Ketua Komisi I DPRD Rejang Lebong, Hidayattulah, menjelaskan persoalan tersebut diduga berkaitan dengan kendala kerja sama antara pemerintah daerah dan BPJS pada tahun sebelumnya.
Ia menyebut peningkatan beban klaim BPJS serta penurunan kapasitas APBD turut memengaruhi kondisi tersebut.
“Dalam waktu dekat kami akan duduk bersama Dinas Kesehatan, BPJS, dan Komisi I untuk mencari solusi atas persoalan ini,” ujarnya.
Para anggota DPRD Dapil IV yang hadir menyatakan komitmennya untuk mengawal dan mengakomodasi usulan masyarakat yang dinilai prioritas. Reses tersebut dihadiri delapan anggota DPRD Dapil IV lintas fraksi, Camat Curup Timur, perwakilan sejumlah OPD, serta puluhan warga setempat. (Rnm)
