RejangNews || Lebong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong dibawah kepemimpinan Bupati Kopli Ansori dan Wabup Fahrurrozi kembali menorehkan capaian positif.
Jika sebelumnya, pasangan kepala daerah tersebut berhasil mempertahankan Opini WTP yang kedelapan secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu atas LKPD Tahun 2023.
Kali ini, Pemkab Lebong berhasil meraih predikat terbaik III dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting Provinsi Bengkulu Tahun 2023.
Piagam penghargaan atas capaian tersebut diserahkan Gubernur Bengkulu Prof Dr drh H Rohidin Mersyah MMA dalam Forum Koordinasi Penilaian Pemerintah Provinsi terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting, di Balroom Grage Hotel Bengkulu, Selasa (21/5/2024).
“Iya, Alhamdulillah dari 10 kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu yang dinilai, kita berhasil keluar sebagai terbaik III kategori pelaksanaan percepatan penurunan stunting,” ungkap Wabup Lebong Drs Fahrurrozi MPd selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Lebong usai menerima piagam penghargaan.
Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah beserta seluruh jajarannya, dan tim penilai atas penilaian objektif terhadap langkah penurunan stunting yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
“Terima kasih tentunya kami sampaikan kepada Pak Gubernur Bengkulu, unsur FKPD Provinsi Bengkulu, FKPD Lebong dan OPD teknis serta pihak-pihak terkait lain yang telah mendukung dan berupaya semaksimal mungkin menurunkan angka stunting di Kabupaten Lebong,” ucapnya.
Selanjutnya, Fahrurrozi kembali mengajak OPD terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Lebong dan elemen-elemen masyarakat lainnya untuk bersama-sama berperan aktif mengendalikan stunting di Kabupaten Lebong.
“Kita ingin anak-anak Lebong tumbuh normal, sehat dan cerdas demi Kabupaten Lebong yang bahagia dan sejahtera ke depannya,” demikian Fahrurrozi.
Dilansir dari berbagai sumber, delapan konvergensi penurunan angka stunting meliputi analisis situasi program penurunan stunting, penyusunan rencana kegiatan, rembuk stunting, peraturan bupati/walikota tentang percepatan penurunan stunting, dan pembinaan pelaku dan pemerintahan desa/kelurahan.
Berikutnya ada sistem manajemen data stunting, pengukuran dan publikasi data stunting serta review kinerja tahunan.
Terpantau, ikut mendampingi Fahrurrozi dalam kesempatan itu, ada jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Kepala Dinkes Rachman, Kepala Bappeda Erik Rosadi, dan sejumlah pejabat eselon lainnya.(***/snd)
