– Ketiga pihaknya meminta lewat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPR-PKP) Rejang Lebong.
Untuk mendata secara jelas, sejumlah jalan rusak dengan kondisi memprihatinkan milik Provinsi Bengkulu, seperti di kecamatan Sidang Beliti Ulu (SBU), Sidang Dataran, Sidang Beliti Ilir (SBI) dan lainnya, sehingga bisa diusulkan bersama untuk perbaikan.
– Keempat masih berkaitan wewenang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, terkait mahalnya biaya pendidikan untuk tingkat SMA sederajat yang ada di Rejang Lebong.
“Sehingga dengan itu kita minta Bupati Rejang Lebong, bisa menyurati secara resmi ke Pemprov terkait biaya tersebut, sesuai dengan janji Gubernur sebelumnya jika pendidikan SMA itu gratis,” ungkapnya.
– Kelima, masih seputar dunia Pendidikan, DPRD Rejang Lebong meminta adanya tambahan untuk insentif guru sekolah swasta. Pasalnya saat ini di Rejang Lebong banyak sekolah swasta baik dibawah Kementrian Agama (Kemenag) RI ataupun Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) RI.
Pihaknya, ingin pemerintah juga peka terhadap mereka, yang tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.
– Selanjutnya keenam, terkait adanya program UHC di bidang kesehatan, yang mana belum seluruh masyarakat memahami apa itu UHC?
Sehingga, diharapkan kepada dinas terkait dapat lebih aktif dalam mensosialisasikan program tersebut.
– Catatan ketujuh, agar jabatan direktur RSUD Curup dapat segera didefinitifkan, agar lebih leluasa dalam menjalankan tupoksi dan kebijakan.
Selanjutnya, pihaknya ingin RSUD Rejang Lebong bisa mewujudkan adanya bantuan alat kemoterapi, lantaran pasien kangker, mesti ke Palembang untuk kemoterapi.
Halaman Selanjutnya:
