Di bawah Polri, ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). KPK menempati urutan kelima sebagai lembaga yang dipercaya dengan persentase publik sebesar 65,7 persen mengaku cukup percaya. Sementara itu, 10 persen mengaku sangat percaya. Ada 20,6 persen yang memilih kurang percaya dan 2,5 persen yang mengaku sangat tidak percaya.
Selisih sedikit dari KPK, MPR menempati urutan keenam dengan 66,1 persen publik cukup percaya dan 7,7 sangat percaya. Sisanya mengaku kurang dan tidak percaya dengan MPR. DPD menjadi lembaga pemerintah yang dipercaya publik pada urutan keenam dengan tingkat kepercayaan 65,9 persen (cukup percaya) ditambah 7,4 persen mengaku sangat percaya.
Sedangkan DPR menempati urutan ketujuh dengan 61,4 persen publik mengaku cukup percaya dan 7,1 memilih sangat percaya. Terakhir, partai politik (parpol) menjadi lembaga paling tidak dipercaya oleh publik dengan persentase cukup percaya sebesar 58,7 dan 6,6 mengaku sangat percaya. Sebaliknya, ada 29,5 persen responden mengaku kurang percaya dan 28,2 mengaku sangat tidak percaya dengan parpol.
“Yang relatif stabil, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik, tetapi relatif rendah. Meskipun ada peningkatan tetapi masih rendah. Tetapi tidak serendah September 2017, saat itu kepercayaan publik kepada DPR hanya 30 persen,” demikian Burhanuddin. (Rilis Pendam XVIII/Ksr)
