Rejangnews.com || Lebong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong melaksanakan tiga acara secara bersamaan. Acara-acara tersebut meliputi Forum Komunikasi Masyarakat (FKM), Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Stakeholder Mal Pelayanan Publik (MPP) serta peluncuran Sistem Inovasi Pelayanan NIB Terbit di Pasar (SIPABES).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Lebong, Kopli Ansori yang berlangsung di Pasar Tradisional Modern (PTM), Kelurahan Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kamis (20/06/2024) pukul 09.00 WIB.
Turut hadir Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen, Kapolres Lebong AKBP Awilzan, Kajari Lebong Evi Hasibuan, Dandim 0409 Rejang Lebong yang diwakilkan Danramil 409-02 L/s Lettu Inf Efrizal, Sekda Lebong, Mustarani Abidin, Asisten I Setda Lebong, Reko Haryanto serta tamu undangan lainnya.
Bupati Lebong, Kopli Ansori dalam sambutannya menyampaikan, Pelaksanaan Forum Komunikasi Masyarakat (FKM) melibatkan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat sebagai pengguna layanan.
Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman dan solusi bersama antara penyelenggara dan penerima layanan publik. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Demikian berdasarkan Permenpan RB Nomor 16 tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan dapat diwujudkan dalam bentuk forum konsultasi publik atau forum komunikasi masyarakat, serta menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh KPK RI untuk mendorong pencegahan korupsi melalui upaya-upaya prrventif dengan melakukan intervensi atau MCP KPK.
“Masukan dan saran yang diberikan akan dirangkum dalam berita acara kesepakatan yang nantinya akan ditandatangani oleh Kepala Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan masyarakat yang hadir dalam Forum Komunikasi Masyarakat tersebut.” ujar Kopli.
Masih sambung Kopli, Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah respons cepat dari pemerintah daerah terhadap isu-isu minimnya realisasi investasi di daerah. Komitmen ini tercermin dalam partisipasi 38 bupati dan walikota di Indonesia dalam menyelenggarakan MPP.
Saat ini, Kabupaten Lebong sedang fokus meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama dalam layanan penanaman modal. Upaya ini didukung oleh target realisasi investasi sebesar 1,5 triliun rupiah untuk tahun 2024.
MPP adalah fasilitas pelayanan publik yang menyatukan layanan dari pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, dan bahkan pihak swasta dalam satu gedung.
Ia mengutarakan, Kabupaten Lebong mencatat sejarah baru sebagai 3 kabupaten pertama yang akan memiliki pusat pelayanan publik modern di Provinsi Bengkulu.
“Harapan saya dengan dibangunnya MPP dapat turut meningkatkan perekonomian daerah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebong,” harapnya.
Ada beberapa isu strategis yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Lebong dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yakni belum terpusatnya layanan publik di MPP dengan melakukan seluruh jenis pelayanan terpusat di MPP.
Kemudian, komitmen pimpinan atau kepala OPD dalam penyelenggaraan pelayanan publik belum memiliki 1 tujuan dan visi yang sama, dan belum maksimal sosialisasi layanan publik sehingga masyarakat belum banyak mengetahui keberadaan MPP di Kabupaten Lebong.
Selanjutnya, SDM layanan publik masih minim, serta respon instansi penyelenggara pelayanan publik ketika menerima pengaduan belum seluruhnya ditindaklanjuti sebagaimana prosedur standar alur kerja lapor.
Sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang ditetapkan melalui Permenpan RB nomor 2 tahun 2015.
“Saya juga berharap pada acara komunikasi masyarakat ini benar-benar menjadi wadah untuk menjaring aspirasi dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan,” pungkas Bupati. (snd)
