Rejangnews.com || Rejang Lebong – Sebagai bagian dari upaya serius mewujudkan Rejang Lebong sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), Bupati H.M. Fikri Thobari, SE, MAP, menyerukan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan dukungan maksimal demi meraih predikat Madya pada penilaian KLA tahun 2025.
Proses penilaian ini dijadwalkan berlangsung secara hybrid pada 21 April 2025.
“Kita berharap tahun ini Rejang Lebong bisa mencapai predikat Madya. Saat ini, kita bersaing dengan Kabupaten Kaur dan Kota Bengkulu di tingkat provinsi,” ujar Bupati Fikri saat memimpin rapat persiapan verifikasi hybrid dan verifikasi lapangan KLA, Selasa (15/4/2025) di ruang rapat Bupati.
Menurutnya, pemerintah daerah telah menjalankan berbagai program unggulan dalam rangka pemenuhan hak anak, seperti program anak asuh, bantuan untuk anak yatim, serta penyelenggaraan kegiatan hiburan bagi anak.
“Contohnya, saat Idulfitri lalu, Dinas Pariwisata mengajak anak-anak yatim berlibur ke Danau Mas Harun Bastari. Ini bukti bahwa kita peduli dan mengakui hak anak untuk mendapatkan kebahagiaan,” tambah Bupati.
Pemkab Rejang Lebong juga sedang merancang pembangunan infrastruktur yang ramah anak. Salah satunya, taman rusa di sekitar rumah dinas bupati akan dialihfungsikan menjadi taman bermain anak. Selain itu, Lapangan Setia Negara Curup juga akan difungsikan kembali sebagai ruang aktivitas anak.
“Ini bentuk komitmen kami terhadap penyediaan ruang ramah anak, yang merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian KLA,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala DP3APP-KB Rejang Lebong, Sutan Alim, S.Sos, menjelaskan bahwa hasil evaluasi sementara menunjukkan Rejang Lebong sudah memperoleh skor 760,58—angka yang jauh melampaui ambang batas predikat Pratama, yakni 683,33.
“Dengan angka ini, kami optimistis Rejang Lebong mampu meraih predikat Madya. Tapi tentu, ini hanya bisa tercapai jika seluruh OPD berkolaborasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, ada tujuh indikator utama dalam penilaian KLA, yaitu:
1. Regulasi (Perda/Perbup) terkait hak anak
2. Alokasi anggaran khusus
3. Keberadaan forum anak
4. Tenaga layanan anak yang terlatih KHA
5. Data anak yang terpilah berdasarkan usia dan jenis kelamin
6. Lembaga pelayanan anak berbasis masyarakat
7. Keterlibatan sektor swasta
“Kita memiliki forum anak yang aktif dan berbagai program pelibatan anak dalam perencanaan pembangunan, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Ini menjadi kekuatan kita,” tutur Sutan.
Tri Diani Fajar, S.KM dari DP3APPKB Provinsi Bengkulu, menambahkan bahwa tahap verifikasi hybrid akan sangat menentukan. Jika hasil verifikasi ini memadai, verifikasi lapangan bisa saja ditiadakan.
“Jadi, momen ini sangat penting. Kita harus memaksimalkan penilaian hybrid agar tidak perlu diverifikasi lagi secara langsung oleh pusat,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh pimpinan OPD dan instansi vertikal terkait, seperti Kadis Perhubungan, Kadis PUPR, Kadis Pariwisata, Kadis Dikbud, Kadis Kesehatan, Kepala Bappeda, Kepala DP3APPKB, Ketua Pengadilan Agama, Kakan Kemenag, serta perwakilan forum anak.
Menutup rapat, Bupati Fikri mengajak seluruh pihak untuk mengambil peran aktif.
“Saya tidak ingin ini hanya sebatas seremonial. Semua OPD harus paham dan menjalankan perannya dalam mendukung KLA. Mari kita jadikan Rejang Lebong tempat yang benar-benar aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak-anak kita,” tegasnya. (Ade)
