Iklan Banner Rejangnews.com
DPRD Lebong Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi LKPJ TA 2022

DPRD Lebong Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi LKPJ TA 2022

Rejangnews.com || Lebong – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong menggelar Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2022. Rabu (12/07/2023).

Rapat Paripurna dibuka langsung oleh Ketua I DPRD Lebong, Carles Ronsen dan dipimpin Waka I Dedi Haryanto, serta dihadiri 15 anggota DPRD Lebong, sekitar pukul 13.00 WIB. Rabu (12/7/23) .

Pada kesempatan tersebut ada beberapa poin Rekomendasi yang di sampaikan Waka 1 DPRD Lebong Wilyan Bachtiar yang menjadi bahan evaluasi mengenai penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Lebong.

Salah satunya berkaitan dengan investasi di bidang energi yang dilaksakan oleh PT KHE di desa Talang Ratu Kecamatan Rimbo Pengadang, bahwa pelaksanaan fisik di lapangan tidak sesuai dengan dokumen UKL/UPL. Dokumen awal yang disusun PT KHE untuk system konstruksi Open, sedangkan pelaksanaan di lapangan menerapkan system TUNNEL (ledakan).

“Kita meminta Pemkab Lebong agar PT KHE menyusun dokumen system Tunnel. Pada tahun 2021 sesuai tupoksi kami DPRD (Ketua Komisi I dan Ketua Komisi III) sudah menyurati Pemerintah Daerah agar memanggil PT KHE untuk ekspose di depan DPRD dan Pemerintah Daerah untuk melengkapi Dokumen dimaksud,” ungkap Wilyan.

Lanjutnya, apabila PT KHE belum atau tidak mau menyusun dokumen dimaksud, DPRD meminta Pemerintah Daerah menghentikan aktifitas PT KHE untuk sementara waktu.

“Hal ini Mengingat pekerjaan tersebut akan berdampak negative bagi lingkungan dan mengancam keselamatan nyawa manusia,” ungkap Wilyan.

Selain aktivitas PT KHE, dirinya juga memberi apresiasi telah diresmikannya ruang PICU-NICU di RSUD Lebong, mengingat Ruang PICU-NICU sangat dibutuhkan di RSUD untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

“Hasil pengawasan DPRD dilapangan, Gedung PICU-NICU belum disusun DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup). Oleh karena RSUD dan fasilitas ruang PICU-NICU sudah berjalan, DPRD meminta Pemerintah Daerah Menyusun DPLHnya,” ujarnya.

Sementata itu Bupati Lebong Kopli Ansori menyebutkan bahwa Rekomendasi yang di sampaikan legislatif akan menjadi acuan dan bahan evaluasi bersama agar penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana dengan lebih baik kedepannya.

“Alhamdulillah itu akan menjadi bahan evaluasi kita, apa saja yang menjadi rekomendasi DPRD akan kita bahas bersama eksekutif. Apa yang menjadi rekomendasi itu semuanya prioritas dan akan menjadi bahan evaluasi bagi kita semuanya,” tegas Bupati.

Ia juga berikan apresiasi kepada DPRD Lebong yang telah memberikan rekomendasi yang menjadi bahan penting sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat direalisasikan kedepannya.

“Saya juga mengapresiasi atas berbagai masukan dan koreksi yang telah disampaikan oleh DPRD Lebong yang ditujukan kepada masing-masing perangkat daerah sebagai bentuk perwujudan fungsi kontrol DPRD terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2022,” pungkas Kopli. (snd/adv)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top